Baca Juga : Adanya Kepentingan Orang Penting, DPRD Metro Minta Persoalan Domisili Segera Diselesaikan
Kota Metro, KompasLampung.Com - Persoalan PPDB di Kota Metro yang dinilai beberapa tokoh masyarakat sebagai proses carut marut, khususnya jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) terus meninggalkan permasalahan yang tidak kunjung tuntas dari tahun ke tahun terutama yang terjadi di SMAN 1 Metro, Minggu (5/7/2020).
Dugaan banyaknya kecurangan serta kepentingan orang atas, banyak meninggalkan luka di hati warga sekitar kelurahan Yosodadi. Hak mereka yang asli tinggal di area tersebut semestinya dapat merasakan sekolah terdekat, kini harus gugur tergeser oleh masyarakat yang mengaku warga Yosodadi namun entah dimana keberadaannya hanya dengan bermodalkan surat keterangan domisili.
Dari penulusuran tim KompasLampung.Com, menyambangi beberapa sekolah peserta jalur zonasi SMAN 1 Metro, dari dua sekolah SMP Negeri di Kota Metro menyatakan siswa ada beberapa bukan warga domisili Yosodadi merujuk data kesiswaan sekolah.
Dari data yang diberikan dari dua sekolah tersebut, ada beberapa berasal dari luar Kota Metro.
"Sebagian besar data yang ada memang sebagian dari luar Kota Metro, ada yang dari Pekalongan dan Batanghari, kalo di luar Kelurahan Yosodadi ya banyak, kalo memang nama-nama itu yang masuk lewat jalur zonasi, memang rata-rata orang tua bekerja sebagai ASN dan Polri," kata Saripah Waka Kesiswaan SMPN 2 Metro.
Salah seorang tokok masyarakat yang juga seorang dosen di IAIN Metro Darma Setyawan (32) yang juga pengerak Pasar Yosomulyo Pelangi, menyayangkan hal itu, ditambah Kota Metro sebagi kota pendidikan.
"Saya juga sudah dengar polemik itu, kebetulan tetangga saya yang orang tuanya salah satu pedangang di pasar ini, mendaftar di SMA Negeri 1 Metro, dan sempat diperiksa oleh jaksa tentang data domisili serta titik koordinat sesuai atau tidak seperti data di SMAN 1 Metro," ungkap Darma
Menurut Darma dengan kejadian ini seharusnya pemerintah lebih dapat memerankan kualitas tiap sekolah yang ada di Kota Metro.
"Untuk SMA maupun SMP di Kota Metro ini saya rasa belum ada pemerataan, seharusnya pemerintah mengarahkan bahwa sekolah A atau B bukan sekolah favorit, melainkan semuanya rata, toh juga pemerintah belum bisa menjamin siswa lulus dari sekolah tersebut bakal memiliki pekerjaan atau kwalitas pendidikan, apalagi sejak dini sudah diajarkan untuk memanipulasi data, sudah terlihat kedepannya bakal seperti apa," ucapnya.
Lanjutnya, "Suatu kota tidak akan bisa maju bila calon SDM dijejali rasa malas dan instan, dan pemerintah juga harus dapat memberikan referensi ke sekolah lain dari segi yang berkuantitas bukan meluruskan orang yang mempunyai kepentingan pribadi, sehingga mengorbankan masyarakat sekitar. (Rani)
