Baca Juga : Akibat 20 Anggota DPRD Tidak Hadir, Paripurna DPRD Tubaba Gagal Dilaksanakan
Mesuji, Kompas Lampung.Com- Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji menghadiri sekaligus membuka kegiatan Sosialisasi dan Focus Group Discussion Saber Pungli Kabupaten Mesuji 2019 yang di Gelar di Balai Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten setempat, Rabu, 06 November 2019.
Dalam acara Sosialisasi dan Focus Group Discussion Saber Pungli tersebut di isi oleh Polres Mesuji, dan Inspektorat Kabupaten serta di hadiri oleh seluruh kepala desa dan perangkat desa di kabupaten Mesuji, Kepala sekolah se Kabupaten Mesuji dan Kepala Puskesmas yang ada di kabupaten Mesuji.
Dirinya menyambut baik terselenggaranya kegiatan sosialisasi tersebut, dengan harapan kegiatan ini dapat mendukung peningkatan pelayanan yang lebih baik lagi di Kabupaten yang berjuluk Bumi Ragam Begawe Caram Mesuji tersebut.
"Praktik Pungli dapat merusak Sendi - sendi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu perlu untuk melakukan berbagai upaya nyata dalam pemberantasan tegas secara terpadu sehingga dapat menimbulkan efek jera kepada para pelakunya," Jelasnya.
Adapun sejumlah area yang menjadi fokus dalam saber pungli, Sambung Indra Kusuma, Yakni perizinan hibah, Bantuan sosial kepegawaian, Pendidikan dana desa, Pelayanan publik, serta pengadaan barang dan jasa.
Lebih Lanjut, ia meminta dengan adanya acara ini, Saber Pungli dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dalam Melaksanakan amanah sesuai dengan yang telah diamanatkan pada Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang satuan tugas sapu bersih pungutan liar telah menginstruksikan praktek pungutan liar secara tegas dan terpadu efektif efisien dan mampu memberikan efek jera, karena menurutnya, praktek pungli meresahkan masyarakat dan menghambat proses pembangunan serta dapat merusak sendi kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
"Mudah - mudahan, dengan acara ini dapat dijadikan momentum dan motivasi bagi kita semuanya, khususnya para ASN untuk bekerja dengan lebih profesional, transparan, efektif dan efisien dalam mendukung penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik," Pintanya.(hdz)
