Baca Juga : Wakil Walikota Peletakan Batu Pertama di Masjid AL-Firdaus SMA Negeri 2 Metro
Lampung Timur, KompasLampung.Com - Berlarut-larutnya pencairan Penghasilan Tetap (Siltap) perangkat desa di Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Timur selama dua triwulan 2022 membuat para perangkat desa se-Kabupaten Lampung Timur menjerit.
Mengingat pencairan dana untuk kesejahteraan perangkat desa atau pamong yang tersebar di 264 desa di Kabupaten Lampung Timur selama dua triwulan / enam bulan sangat dibutuhkan oleh para perangkat desa (pamong) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Dari beberapa Kades dan perangkat desa yang telah dihubungi awak media KompasLampung.Com menyampaikan harapannya agar Siltap tersebut segera dicairkan, mengingat dalam kondisi ekonomi yang sekarang banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang mendesak seperti membayar sekolah dan lainnya.
Para perangkat desa tersebut mempertanyakan mengapa Siltap belum dicairkan, padahal Siltap tersebut sudah dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021-2022, sehingga menjadi tugas dan kewajiban Pemda Lampung Timur untuk membayarkan hak-hak perangkat desa yang belum dibayarkan.
Mengutip pernyataan Bupati Dawam Rahardjo di beberapa media yang lalu, bahwa Siltap akan dibayarkan dengan menunggu perubahan APBD-P.
Sedangkan menurut narasumber lain yang juga tokoh masyarakat di Lampung Timur bahwa tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah Lampung Timur adalah membayarkan Siltap yang menjadi hak perangkat desa karena sudah dianggarkan dalam APBD murni 2021-2022.
"Tidak logis kalau harus menunggu APBD-P, mengingat tidak ada perubahan nilai atau kenaikan intensif dari yang sudah dianggarkan," kata tokoh masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya tersebut. (KN/DB)
