Baca Juga : Kades Adiwarno Diduga Gelapkan Dana Pembangunan Gapura Batas Desa
Lampung Timur, KompasLampung.Com - Kepala Desa Adirejo, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, Danar Subekti disinyalir salah gunakan jabatannya sebagi seorang Kepala Desa (Kades).
Hal ini terlihat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dianggarkan dalam program anggaran dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapat Belanja Negara (APBN) pusat mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 yang tidak transparan.
Pasalnya, anggaran BUMDes di tahun 2018 sebesar Rp 50jt, tahun 2020 sebesar Rp 100jt dan tahun 2021 sebesar Rp19.995.000 rupiah itu sampai saat ini tidak ada kejelasan dan transparansi ke publik dalam pengelolaan usaha tersebut, sehingga terkesan tidak berjalan sesuai dengan acuan dan prosedur yang sudah tertuang dalam AD/ART BUMDes.
Mirisnya lagi, adik kandung dari Kepala Desa Adirejo yang ditunjuk sebagai pengurus BUMDes Adirejo. Sedangkan, di dalam AD/ART dari badan usaha itu adik kandung Kades tidak boleh menjadi pengurus.
Bahkan sejak tahun 2018 hingga tahun 2021 kuat dugaan bahwa Kades Danar telah melakukan korupsi (penyimpangan) Dana Desa. Hal tersebut berdasarkan pantauan oleh awak media, banyaknya pembangunan di Desa Adirejo yang tidak sesuai antara alokasi dana dan realisasi anggaran dengan pekerjaan fisiknya.
"Untuk tahun 2020 untuk pekerjaan pembuatan sumur bor dengan alokasi anggaran dana desa sebesar Rp 36 juta, akan tetapi bukti fisik dari sumur bor tersebut tidak tampak bahkan terkesan fiktif. Sedangkan sumur bor yang berada dekat TPQ itu dibangun atas pekerjaan Pamsimas yang sumber dananya dari pusat melalui Dinas Perumahan dan Pemukiman Lampung Timur, bukan bersumber dari dana desa yang dibangun oleh pihak Desa Adirejo," kutip Whatsapp Ahmad Hamami, Sabtu (08/10/2022).
Selanjutnya untuk tahun 2022 ini, Desa Adirejo mendapatkan proyek berkelanjutan dari Dinas Perumahan dan Pemukiman Lampung Timur untuk pembuatan sanitasi bagi rumah tangga pra sejahtera sebanyak 50 titik. Disinyalir pengerjaan proyek tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan, yaitu tidak melibatkan dan dikerjakan oleh masyarakat setempat, akan tetapi pekerjaan tersebut diborong kepada pihak ketiga.
Saat dikonfirmasi kepada ketua BUMDes Desa Adirejo, Ponidi terlihat bingung untuk memberikan tanggapan tentang program dan sudah ada berapa jumlah total anggaran yang dikelola oleh BUMDes.
"Saya tidak tahu mas," ucap Ponidi saat ditanya awak media.
Padahal dalam laporan anggaran dana desa untuk BUMDes di tahun 2018 sebesar Rp 50.000.000,-, tahun 2020 sebesar Rp 100.000.000,- dan anggaran tahun 2021 sebesar Rp 19.995.000,-.
Sampai saat berita ini ditayangkan oleh media ini, belum ada tanggapan dari Kepala Desa Danar Subekti sebagai penanggung jawab pengunaan kuasa anggaran dana desa. Saat disambangi ke Kantor Desa, Kades tidak ada di tempat ruangan kerjanya, begitu juga dikonfirmasi melalui WA dan telpon selulernya tidak menjawab. (SI/KN)
